NU-Muhammadiyah di Tengah Pusaran Pilpres

SHARE & LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia, nampaknya Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tidak lepas dari katup tarik menarik kepentingan para kandidat calon presiden dan wakil presiden. Sejumlah nama dan tokoh pun menjadi perebutan untuk digandeng sebagai magnet untuk mendulang dukungan demi suksesnya para capres dan cawapres. Lantas kemana NU dan Muhammadiyah berlabuh?

Pendaftaran calon pasangan capres dan cawapres sudah ditutup, dan kandidat yang berlaga dalam pertarungan tinggal head to head antara kubu Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Tentunya pertarungan dalam pilpres mendatang akan menjadi hal yang menarik dan cukup memanaskan konstelasi politik tanah air. Penggalangan dukungan dari masing-masing kubu pun begitu menggeliat, drama manuver parpol pun seakan mengalahkan rating acara-acara televisi lainnya, hingga menyedot banyak perhatian sampai pada last minute deklarasi pasangan capres dan cawapres.

NU dan Muhammadiyah nampaknya pun tak terlepas dari perhatian kedua kubu untuk ditarik-tarik dalam dukung mendukung dalam pilpres mendatang. Adalah KH. Hasim Muzadi seorang tokoh NU yang secara terbuka memberikan dukungan kepada kubu Jokowi, meskipun tidak atas nama lembaga NU. Di sisi yang lain ada Prof Amien Rais seorang tokoh Muhammadiyah sekaligus pendiri PAN secara terang-terangan turut memberikan dukungan kepada kubu Prabowo.

Kedua basis massa terbesar ini sejatinya telah mengikrarkan diri untuk memposisikan netral dalam politik praktis. Baik NU Maupun Muhammadiyah adalah lembaga keumatan yang menarik diri dari politik praktis, dan memposisikan diri pada politik kebangsaan (politik tinggi). Masing-masing ormas ini menyatakan kenetralannya, bahkan melarang para simpatisan yang merapat pada masing-masing kubu untuk menggunakan simbol-simbol maupun nama ormas ini untuk dijadikan sebagai simbol dukungan kepada masing-masing kubu.

Sejatinya baik Muhammadiyah maupun NU telah membuat wadah politik praktis untuk masing-masing kadernya dengan membuat partai. Ada PAN dari kalangan Muhammadiyah, dan PKB dari kalangan NU. Seharusnya kedua partai itu mampu mengakomodasi aspirasi politik bagi masing-masing kadernya.

Memang tidak bisa dipungkiri, karena dalam pertarungan pilpres ini seakan-akan memang didesign untuk menghadap-hadapkan masing-masing background ormas pendukungnya. Ada Jusuf Kalla yang memang merepresentasikan NU, dan Hatta Rajasa yang merepresentasikan Muhammadiyah, sehingga dimungkinkan akan terjadi benturan yang cukup keras dilapangan jika tidak diantisipasi dari sisi keamanan dan kesadaran dari masing-masing golongan.

 Potensi Konflik, Siapa Diuntungkan?

Dalam sejarahnya antara NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi massa memang sering mengalami benturan dalam hal pengaplikasian beberapa tata cara pelaksanaan cara beribadah (fiqih), dan tidak jarang juga terjadi benturan baik dalam konteks perbedaan argumentasi maupun kontak fisik dalam hal klaim kebenaran pelaksanaan tata cara peribadatan. Bukan tidak mungkin jika situasi politik ini pun akan menjadikan jarak antara dua ormas ini semakin renggang, karena figur yang diusung yang menjadi cawapres ini merepresentasikan masing-masing kubu.

Ikhtiar politik tinggi yang dipraktekkan oleh kedua ormas ini akhir-akhir ini sebetulnya telah membuahkan hasil yang signifikan, banyaknya kesamaan pandangan tentang kebangsaan dan pembinaan umat sejatinya telah mempersempit ruang perbedaan pada masing-masing ormas. Kedua ormas ini telah sepakat untuk menjaga kebangsaan dari hegemoni Barat maupun Hegemoni Islam garis keras, masing-masing telah memilih jalan tengah untuk membangun ukhuwah persatuan demi bangsa dan negara. Namun dengan adanya kontestasi pilpres kali ini ada kemungkinan untuk membuka ruang benturan demi memenangkan kontes pilpres 9 juli mendatang.

Sebagai ormas yang telah matang dan memiliki kesadaran tinggi tentang bangsa dan negara, harusnya posisi netral ini tetap harus menjadi kunci pemersatu. Pengambilan posisi netral ini jangan sampai hanya berhenti pada tataran normatif keorganisasian, namun juga bagi para tokoh yang berada pada masing-masing ormas benar-benar menjadi simbol netral bagi ormasnya masing-masing. Meskipun kebebasan menentukan pilihan ini dijamin oleh undang-undang, namun sikap kenegarawanan dan keulamaan harusnya menjadi simbolisme dalam tataran praktek pola prilaku masing-masing. Tidak lantas di permukaan berbicara netral namun di belakang dan secara kasat mata lebih condong bahkan terang-terangan memberikan dukungan kepada masing-masing capres.

Dikhawatirkan, jika simbolisme (tokoh ormas) netralitas ini tidak benar-benar komitmen dalam pelaksanaannya, justru akan membawa kerugian yang besar bagi kedua ormas. Kerukunan dan kesepahaman yang dibangun dan dirintis akan menjadi sirna begitu saja, dan justru akan menimbulkan medan pertarungan baru yang akan membangkitkan luka lama yang sejatinya telah dilupakan. Yang lebih menghawatirkan lagi, jika benturan ini tidak terhindarkan maka akan banyak pihak yang selama ini melakukan “degradasi” terhadap bangsa Indonesia akan menemukan cela baru untuk masuk dan memporak-porandakan tatanan kebangsaan yang telah rapi terbangun.

Disadari ataupun tidak bahwa NU dan Muhammadiyah memiliki peran penting dalam menjaga Indonesia,  dari serangan ideology-ideologi hegemoni Barat maupun dari hegemoni garis keras yang kecenderungan ingin merubah kultur bangsa Indonesia. Bukan tidak mungkin potensi konflik ini pun akan dijadikan pemantik konflik yang berkepanjangan demi memuluskan agenda-agenda politik yang selama ini memang telah menghantui keutuhan bangsa Indonesia.

Dengan demikian dalam rangka menjaga keutuhan bangsa Indonesia, hendaknya masing-masing kontestan mengeliminasi potensi-potensi konflik yang bersumber dari perbedaan backgroundormas ini. Dan yang lebih penting lagi, bagi para elit politik yang berkecimpung di lapangan tidak menggunakan potensi benturan ini sebagai isue utama dalam memuluskan agenda politik masing-masing.

Dibutuhkan adanya kesadaran kolektif kepada semua pihak terutama tokoh-tokoh (simbol) masing-masing ormas untuk tetap mengambil posisi netral dalam semua panggung. Keharusan ini menjadi penting untuk diperhatikan. Akankah posisi tinggi sebagai negarawan dan agamawan dipertaruhkan begitu saja dalam hal menang atau kalah. Bukankah masing-masing calon kandidat pasangan capres cawapres inipun memiliki tugas mulia untuk menjaga Indonesia dan memakmurkan bangsa. Masih perlukah politik pecah belah ini dilakukan jika hanya akan membawa kerugian bangsa. Mari bertanya pada relung terdalam masing-masing demi Indonesia yang lebih baik.

Oleh: Lilik Agus Purwanto, pemerhati sosial politik/ NU Online.

Tulisan berjudul NU-Muhammadiyah di Tengah Pusaran Pilpres terakhir diperbaharui pada Monday 26 May 2014 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


Post Comment