Konsep Poros Maritim Sumbangsih Pemikiran Nahdlatul Ulama

SHARE & LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mulai menjalankan aktifitasnya. Dari sekian banyak program kerja yang dijanjikan semasa kampanye, Poros Maritim adalah gagasan yang menuai perhatian khalayak.

Jokowi-JK menunjukkan keseriusannya dengan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Indroyono Soesilo. Sebagai gagasan besar, Menko Maritim—begitu biasa disingkat—mengkoordinasikan empat kementerian, yakni Kementerina Pariwisata, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Transportasi.

Pembentukan Menko Maritim bisa dimaknai sebagai kemajuan Pemerintah setelah sebelumnya Presiden Abdurrahman Wahid merintisnya dengan membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan yang dipimpin Sarwono Kusumaatmadja; di era Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Rokhmin Dahuri; dan sepuluh tahun di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Freddy Numberi, Fadel Muhammad dan Sharif Cicip Sutarjo. Di era Presiden Jokowi Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin Susi Pudjiastuti.

Gagasan Poros Maritim secara garis besar dapat dimaknai sebagai upaya memaksimalkan potensi laut Indonesia untuk kemakmuran bangsa. Luas perairan laut Indonesia saat ini adalah 3.257.483 Km persegi. Jika digabung dengan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan Indonesia mencapai 7,9 juta Km persegi. Luas wilayah tersebut mutlak dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik di bidang produksi maupun jasa. Pada kesempatan ini saya membatasi tulisan ini hanya pada produksi ikan yang menjadi bidang kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa kandungan laut Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 650 di antaranya jenis ikan hias laut (dan kemungkinan besar masih bisa ditemukan jenis ikan hias baru) dan 140 spesies endemik ikan laut. Ikan yang selalu bergerak berbeda dengan wujud kekayaan laut lainnya yang melekat dengan dasar laut seperti minyak bumi, emas, nikel, bauksit, pasir, bijih besi, timah, terumbu karang, dan lain-lain. Perbedaan di atas menurut Islam mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat manusia. Karena itu penting bagi pembuat kebijakan di Indonesia, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memahami potensi ikan laut Indonesia perspektif Islam.

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke 30 di Lirboyo tahun 1999 di Lirboyo-Kediri para kiai menyoroti kekayaan Indonesia yang masih belum mampu digunakan semaksimal mungkin untuk memakmurkan anak bangsa. Muktamar NU saat itu memutuskan bahwa kekayaan negara yang dikelola Pemerintah dan DPR harus sejujur-jujurnya diperuntukkan perbaikan rakyat dengan memprioritaskan kaum fakir miskin, apapun agama, warna kulit maupun sukunya (PBNU, 2014). Kekayaan Negara didapat dari berbagai sumber, termasuk dari sektor perikanan di perairan laut Indonesia.

Hanya saja Pemerintah perlu memahami dan mengkaji hakikat ikan di lautan perspektif Islam. Kajian untuk memahami agar setiap kebijakan yang dikeluarkan di sektor perikanan laut bisa efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Muktamar NU ke 31 di Solo menjelaskan bahwa pada hakikatnya Islam tidak mengenal konsep “pencurian ikan di laut” (syariqah syar’an). Ikan di laut tidak boleh dimiliki kelompok tertentu. Bahkan Pemerintah sekalipun tidak boleh memiliki apalagi memberikan konsesi kepada kelompok tertentu atas ikan di laut (Sulaiman al-Jamal, 1784). Karena itu setiap orang mempunyai hak untuk mengambil ikan di laut tanpa mengenal batas-batas Negara atau sekat-sekat wilayah.

Meskipun Islam menegaskan kemerdekaan setiap orang untuk mengambil ikan di lautan, Nahdlatul Ulama merumuskan konsep “Kedaulatan dan Kekuasaan Negara atas laut Indonesia” sebagai pintu masuk optimalisasi kekayaan ikan di perairan laut Indonesia untuk kemakmuran bangsa. Pemerintah harus memastikan bahwa ia telah berdaulat dan berkuasa atas wilayah nasional yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan, kepulauan dan laut terirorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya PP. No. 47/1997) selain ikan dalam perspektif Islam.

Kedaulatan dan kekuasaan Negara atas teritori laut Indonesia, dalam perspektif NU akan berdampak pada pemanfaatan ikan di lautan Indonesia untuk kemakmuran masyarakat. Pertama, Pemerintah mampu melindungi nelayan Indonesia di perairan laut Indonesia dengan cara tidak memberikan izin kapal-kapal asing yang berlayar mencari ikan di perairan Indonesia. Perlindungan juga diberikan dalam bentuk tidak memberi konsensi konsensi tertentu atas perairan tertentu bagi pengusaha besar yang hal itu berpotensi membatasi nelayan mendapatkan ikan di lautan Indonesia.

Kedua, kedaulatan atas lautan Indonesia juga memberikan dampak kekuasaan Pemerintah atas ikan di dalamnya. Islam memang tidak memberikan hak milik atas ikan di lautan. Namun Islam mengakui kekuasaan Pemerintah atas lautannya yang secara otomatis juga mengakui kekuasaan Pemerintah atas ikan di dalamnya. Kekuasaan Pemerintah atas ikan di lautan Indonesia inilah—menurut NU—dapat diwujudkan dalam kebijakan sehingga ikan tersebut hanya bisa diambil oleh nelayan-nelayan Indonesia.

Ketiga, kedaulatan atas lautan Indonesia juga memberi kuasa Pemerintah untuk merampas ikan hasil tangkapan nelayan asing tak berijin yang memasuki wilayah lautan Indonesia.. Dalam konteks ini, Islam mensahkan Pemerintah yang merampas ikan nelayan asing atas nama sanksi pidana (ta’zir mal) yang diberlakukan karena kekuasaan negara atas batas laut Indonesia yang telah dilanggar nelayan asing yang tidak berijin. Konsistensi menghormati dan memenuhi perjanjian batas negara dengan institusi negara/lembaga lain (al-Munawi, 1622) menurut saya adalah “kartu truf” untuk merampas hasil tangkapan nelayan asing. Besar kecilnya rampasan ikan dari kapal asing tak berijin sangat bergantung pada besar kecilnya kekuasaan negara atas lautannya, dan ini tentu mempengaruhi devisa negara.

Maka kunci pemanfaatan ikan di lautan Indonesia adalah kekuatan Negara mewujudkan kedaulatan dan kekuasaannya atas wilayah perairan laut Indonesia. Batas negara memang tidak dapat menjadi penentu hukum kepemilikan atas kekayaan ikan di laut. Namun Negara mempunyai kekuasaan atas kekayaan laut Indonesia, termasuk ikan. Karena itu langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintahan Kabinet Kerja adalah mewujudkan totalitas kekuasaan dan kedaulatan negara atas lautannya. Hal ini dapat diwujudkan tidak cukup hanya dengan mengandalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mutlak diperlukan sinergi kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman harus melibatkan Kementerian Keuangan, kekuatan TNI, Kepolisian, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Sinergi itu untuk memastikan totalitas kedaulatan dan kekuasaan negara atas wilayah perairan laut Indonesia.

Pemerintah perlu belajar kepada sejarah leluhur era Kerajaan Majapahit. Pada era itu sektor pertahanan untuk kepastian kedaulatan dan kekuasaan negara atas wilayahnya menjadi prioritas sampai-sampai Kerajaan mamanfaatkan hasil minyak bumi hanya untuk sektor pertahanan saja (Agus Sunyoto, 2014). Kebijakan tersebut berdampak ke seluruh sektor kehidupan Kerajaan Majapahit hingga menjadi sejarah indah sampai kini.

Di akhir tulisan ini, saya ingin mengutip cerita rakyat tentang nelayan dari Madura yang mencari ikan hingga memasuki perairan Filipina. Ketika tertangkap, nelayan tersebut berargumen,”Saya ini bukan mencuri, tapi ngejar ikan Madura hingga sampai sini.”

Jika merujuk pada cara pandang NU, keduanya benar: Aparat Filipina mengatasnamakan kekuasaan dan kedaulatan negara; sedangkan nelayan Madura mengatasnamakan hak kepemilikan atas ikan, dan dia bukan pencuri. Namun yang dimenangkan adalah aparat negara, “Ya, Anda benar. Namun Anda melanggar batas negara, karena itu ikan ini kami rampas!”.

Oleh: Muhammad Sulton Fatoni, Wakil Sekjend Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Tulisan berjudul Konsep Poros Maritim Sumbangsih Pemikiran Nahdlatul Ulama terakhir diperbaharui pada Wednesday 10 December 2014 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


Post Comment