MUI, Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah Menolak Adanya Perwakilan Hamas di Jakarta

SHARE & LIKE:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
  •  

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Din Syamsudin, yang juga Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) menolak rencana pendirian organisasi politik Harakat Al-Muqowwama Al-Islamiyah (HAMAS) atau Gerakan Perlawanan Islam yang ingin membuka kantor di Jakarta. Ia menilai hal tersebut justru akan menimbulkan konflik.

“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlu lah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Ketua Umum MUI Pusat di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (30/1/2014).

Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menilai tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas karena sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Apalagi Hamas merupakan salah satu partai politik di Palestina. Din juga menjelaskan jika Hamas diizinkan membuka kantor di Indonesia seolah mendahulukan salah satu, ditakutkan itu akan berdampak buruk bagi hubungan Indonesia-Palestina.

“Di Palestina kan partai bukan hanya HAMAS, tapi juga Fatah. Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan, maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon…”, ujar Din.

Hal senada diungkapkan oleh tokoh besar Nahdlatul Ulama yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Shalahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Sholah dalam menanggapi permintaan Hamas. Kiai NU itu menolak secara halus niatan Hamas yang ingin membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Gus Sholah mengatakan ada satu hal yang perlu dilakukan pemerintah jika ingin membuka perwakilan Hamas di Jakarta, yakni mesti ada izin dari Kedubes Palestina terlebih dahulu.

“Pastikan dahulu, kedutaan Palestina mengizinkan atau tidak?” kata kiai NU, Gus Sholah di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Sama halnya dengan MUI, Muhammadiyah dan NU, Pemerintah RI juga tidak akan memenuhi permintaan Hamas. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dengan tegas menolak keinginan Hamas untuk mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Sebab yang diakui pemerintah RI adalah Negara Palestina, bukan faksi-faksi di negara tersebut.

“Jadi, Kedutaan Palestina di Jakarta itu sudah mewakili seluruh bangsa dan rakyat Palestina,” kata Direktur Jenderal Multilateral Kemlu RI, Hasan Kleib, dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (1/12/2014).

Hasan menilai kelompok-kelompok di negara Palestina merupakan persoalan negara tersebut. Meski begitu, lanjut dia, pihaknya tak mempermasalahkan Hamas masuk ke dalam Kedutaan Palestina.

“Negara Indonesia hanya mengakui negara bangsa Palestina yang diwakili Kedubes di Jakarta. Bahwa ada perwakilan unsur dari kedutaan, ya silahkan saja. Tapi tidak secara terpisah membuat kantor perwakilan (Hamas), Pokoknya kami tidak bisa mendukung, karena bagi kami Kedubes Palestina sudah mewakil seluruh rakyat dan Bangsa Palestina. Apakah itu dari Faksi manapun, yang penting rakyat Palestina” tegasnya.

Pernyataan Hasan diperkuat oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi yang tidak setuju organisasi Hamas membangun kantor perwakilan di Jakarta. Menurut dia, sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta.

“Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta. Lebih baik mereka (Hamas) koordinasi dengan kedutaan. Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini,” terang Retno usai upacara Korpri di Monas, Jakarta, Senin (1/12/2014).

Sikpa berbeda dengan MUI, Muhammadiyah, NU dan Pemerintah ditunjukan oleh PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). Tanpa basa-basi Fahri Hamzah yang merupakan politisi PKS langsung menyetujui permintaan Hamas untuk mempunyai kantor perwakilan di Indonesia. Persetujuan Fahri Hamzah juga diamini oleh anggota PKS lainnya yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kami mendukung seperti dukungan yang pemerintah Jokowi-JK sampaikan saat debat capres lalu,” kata Politis PKS itu di Gedung DPR RI, Jum’at (28/11/2014).

Dukungan Fahri Hamzah yang tanpa pikir panjang ini bukan hal yang aneh, karena sejak masih menjadi mahasiswa, politisi PKS tersebut sudah sangat mengagumi sepak terjang perjuangan Hamas di Palestina. Selain itu, PKS yang lahir dari rahim Ikhwanul Muslimin di Mesir, masih memiliki keterkaitan ideologi dengan Hamas.

Selain PKS, permintaan delegasi Hamas juga mendapat tanggapan positif dari HTI. Juru bicara HTI Ismail Yusanto berdalih dengan dibukanya kantor tersebut akan mempermudah akses bantuan langsung ke Palestina.

“Dengan Hamas membuka perwakilan di Indonesia, sudah tidak ada lagi hambatan itu,” terang Juru Bicara HTI Ismail Yusanto, Ahad (29/112014).

Sama seperti PKS, Hizbut Tahrir yang didirikan di Palestina juga merupakan saudara kandung Hamas, meski sering terjadi gesekan pandangan soal pendirian Negara Islam. Di Indonesia, baik PKS maupun HTI, keduanya sering menjadikan isu Palestina sebagai dagangan politiknya untuk meraih simpati dan dukungan umat Islam Indonesia. (Muslimedianews)

Tulisan berjudul MUI, Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah Menolak Adanya Perwakilan Hamas di Jakarta terakhir diperbaharui pada Monday 1 December 2014 oleh Pejuang Ahlussunnah di Ngaji Yuk! - Kajian Ceramah Islam Ahlussunnah wal Jamaah.


One thought on “MUI, Muhammadiyah, NU, dan Pemerintah Menolak Adanya Perwakilan Hamas di Jakarta

Post Comment